Recordation of Intellectual Property (Trademarks and Copyrights) at the Directorate General of Customs to Prevent the Circulation of Counterfeit Goods
Indonesia is still remain on the list of world countries with severe Intellectual Property (“IP”) violations and include in the Priority Watch List (along with Argentina, Chile, China, India, Russia, and Venezuela) based on the Special 301 Report 2023 released by the United States Chamber of Commerce (USTR).[1] For the enforcement of intellectual property law in Indonesia, the Directorate General of Customs and Excise (“DGCE”) is part of the Task Force (Satgas) together with the Criminal Investigation Agency of the Indonesian National Police, the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), and the Directorate General of Informatics Applications (Ditjen Aptika) which supports the performance of the Directorate General of Intellectual Property (“DGIP”).
By the end of February 2024, the DGCE conducted public socialization as such the wider community, especially the owners of IP can obtain benefit of the DGCE services restraining and/or temporary suspending the imported goods which are suspected of resulting or originating from infringements of intellectual property rights in Indonesia. Hence, the IP owners, especially Trademark and Copyright can be assisted in the prevention of infringement once illegal products are found and being stopped entering in the state border. The IP owner, however, shall first undergo the recordation process in the DGCE website by accessing CEISA HKI application.
Referring to Minister of Finance of Republic of Indonesia Number 40/PMK.04/2018 concerning the Recordation, Restrainment, Guarantee, Temporary Suspension, Monitoring and Evaluation for the Control of Imported and Exported Goods which are Suspected of Resulting or Originating from Infringements of Intellectual Property Rights (“MOF 40/2018”), the term of “Restrainment” in MOF 40/2018 means of administrative act of suspending the release, loading, or transportation or excisable goods and/or other goods related to excisable goods until all of customs duties have been fulfilled.
This newsletter is for informational purposes only and solely intended to provide general information and should not be treated as legal advice, nor shall it be relied upon by any circumstance or create any relationship. All summaries of the laws, regulation and practice in the contents are subject to change. Specific legal advice should be sought by interested parties to address their particular circumstances.
If you have any question and/or wish to discuss further about the above or to discuss the impact of these legal and commercial developments in your particular case, please reach out to Cylvie at cylvie@sapartnerslaw.com and/or novia@sapartnerslaw.com
[1] https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2023/april/ustr-releases-2023-special-301-report-intellectual-property-protection-and-enforcement.
By the end of February 2024, the DGCE conducted public socialization as such the wider community, especially the owners of IP can obtain benefit of the DGCE services restraining and/or temporary suspending the imported goods which are suspected of resulting or originating from infringements of intellectual property rights in Indonesia. Hence, the IP owners, especially Trademark and Copyright can be assisted in the prevention of infringement once illegal products are found and being stopped entering in the state border. The IP owner, however, shall first undergo the recordation process in the DGCE website by accessing CEISA HKI application.
Referring to Minister of Finance of Republic of Indonesia Number 40/PMK.04/2018 concerning the Recordation, Restrainment, Guarantee, Temporary Suspension, Monitoring and Evaluation for the Control of Imported and Exported Goods which are Suspected of Resulting or Originating from Infringements of Intellectual Property Rights (“MOF 40/2018”), the term of “Restrainment” in MOF 40/2018 means of administrative act of suspending the release, loading, or transportation or excisable goods and/or other goods related to excisable goods until all of customs duties have been fulfilled.
This newsletter is for informational purposes only and solely intended to provide general information and should not be treated as legal advice, nor shall it be relied upon by any circumstance or create any relationship. All summaries of the laws, regulation and practice in the contents are subject to change. Specific legal advice should be sought by interested parties to address their particular circumstances.
If you have any question and/or wish to discuss further about the above or to discuss the impact of these legal and commercial developments in your particular case, please reach out to Cylvie at cylvie@sapartnerslaw.com and/or novia@sapartnerslaw.com
[1] https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2023/april/ustr-releases-2023-special-301-report-intellectual-property-protection-and-enforcement.
Pencatatan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta dan Merek) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Mencegah Peredaran Barang Palsu
Indonesia masih ada dalam daftar negara-negara dunia dengan pelanggaran Kekayaan InteIektual (“KI”) berat (bersama dengan Argentina, Chile, China, India, Rusia, dan Venezuela), berdasarkan Priority Watch List Special 301 Report 2023 yang dirilis oleh Kamar Dagang Amerika Serikat (USTR).).[1] Dalam rangka penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (“DJBC”) merupakan bagian dari Satuan Tugas (Satgas) bersama dengan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) yang mendukung kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”).
Pada akhir bulan Februari 2024, DJBC melakukan sosialisasi ke publik agar masyarakat luas, khususnya para pemilik KI dapat memperoleh manfaat atas layanan DJBC untuk penegahan dan/atau penundaan sementara atas impor barang yang diduga dihasilkan atau berasal dari pelanggaran KI di Indonesia. Dengan demikian, pemilik KI, khususnya Merek dan Hak Cipta dapat dibantu dalam pencegahan pelanggaran jika ditemukan produk ilegal dan dihentikan masuk melalui perbatasan negara. Namun sebelumnya, pemilik KI harus melakukan proses perekaman terlebih dahulu melalui aplikasi CEISA HKI.
Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.04/2018 tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (“PMK 40/2018”), istilah “Penegahan” berdasarkan PMK 40/2018 memiliki arti tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor atu ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean.
Buletin ini hanya untuk tujuan informasi dan semata-mata dimaksudkan untuk memberikan informasi umum dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat hukum, juga tidak boleh menjadi dasar dalam keadaan apa pun atau menciptakan hubungan apa pun. Semua ringkasan hukum, peraturan, dan praktik yang ada di dalamnya dapat berubah sewaktu-waktu. Nasihat hukum yang spesifik harus diperoleh oleh pihak yang berkepentingan untuk menangani masalah mereka.
Jika anda memiliki pertanyaan dan/atau ingin mendiskusikan lebih lanjut tentang hal di atas atau untuk mendiskusikan dampak perkembangan hukum dan komersial dalam kasus khusus Anda, silakan menghubungi Cylvie (cylvie@sapartnerslaw.com) dan/atau novia@sapartnerslaw.com
[1] https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2023/april/ustr-releases-2023-special-301-report-intellectual-property-protection-and-enforcement.
Pada akhir bulan Februari 2024, DJBC melakukan sosialisasi ke publik agar masyarakat luas, khususnya para pemilik KI dapat memperoleh manfaat atas layanan DJBC untuk penegahan dan/atau penundaan sementara atas impor barang yang diduga dihasilkan atau berasal dari pelanggaran KI di Indonesia. Dengan demikian, pemilik KI, khususnya Merek dan Hak Cipta dapat dibantu dalam pencegahan pelanggaran jika ditemukan produk ilegal dan dihentikan masuk melalui perbatasan negara. Namun sebelumnya, pemilik KI harus melakukan proses perekaman terlebih dahulu melalui aplikasi CEISA HKI.
Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.04/2018 tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (“PMK 40/2018”), istilah “Penegahan” berdasarkan PMK 40/2018 memiliki arti tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor atu ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean.
Buletin ini hanya untuk tujuan informasi dan semata-mata dimaksudkan untuk memberikan informasi umum dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat hukum, juga tidak boleh menjadi dasar dalam keadaan apa pun atau menciptakan hubungan apa pun. Semua ringkasan hukum, peraturan, dan praktik yang ada di dalamnya dapat berubah sewaktu-waktu. Nasihat hukum yang spesifik harus diperoleh oleh pihak yang berkepentingan untuk menangani masalah mereka.
Jika anda memiliki pertanyaan dan/atau ingin mendiskusikan lebih lanjut tentang hal di atas atau untuk mendiskusikan dampak perkembangan hukum dan komersial dalam kasus khusus Anda, silakan menghubungi Cylvie (cylvie@sapartnerslaw.com) dan/atau novia@sapartnerslaw.com
[1] https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2023/april/ustr-releases-2023-special-301-report-intellectual-property-protection-and-enforcement.